29 Mar 2016

Yang Tertinggal, Terdepan dan Terluar

Apakah desa kami masih menjadi bagian dari NKRI?” tanya seorang pemuda Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Setelah 70 tahun Indonesia merdeka, rezim pemerintah silih berganti dengan segudang janji, tetapi kawasan itu tetap tertinggal dari derap pembangunan. Sebagai gugus pulau di garis depan Nusantara, ia jadi teras NKRI. Namun, kondisinya kontras dengan tetangga, Timor Leste. Panorama alamnya indah nan eksotis, tetapi nasibnya tragis. Akses transportasi bisa dihitung dengan jari. Fasilitas dan layanan publik minim. Listrik terbatas. Sinyal seluler hanya menjangkau ibu kota kecamatan. Lain lagi kisah warga Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Bersama sejumlah desa lain yang terpencil dan terisolasi di tapal batas Serawak, mereka pernah mengancam akan mengibarkan bendera Malaysia. Warga perbatasan merasa seperti anak tiri. Kondisi mereka tak pernah berubah karena minimnya perhatian pemerintah. Infrastruktur terbatas, menuju kawasan itu harus lewat sungai berjeram atau helikopter. Pasokan kebutuhan bergantung pada pasang surut Sungai Mahakam dengan harga melambung. Televisi dan radio hanya menangkap siaran dari Malaysia. Sejak Indonesia berdaulat 17 Agustus 1945, warga baru merasa merdeka 69 tahun kemudian: merdeka dari keterbatasan komunikasi yang membelenggu pada pertengahan Desember 2014 setelah berdirinya pemancar sinyal seluler. Ketidakadilan geografis Derita ketimpangan pembangunan timbul tenggelam seperti lagu lama yang diputar kembali. Takdir geografi kemiskinan senantiasa jadi dalil klasik gagalnya pemerataan, ibu kandung ketertinggalan dan keterbelakangan. Semangat membangun dari pinggiran sebagai agenda prioritas Nawacita bak embusan angin segar di tengah kemarau panjang. Sejauh mana komitmen dan praktik ”kehadiran negara”, masih harus harus dibuktikan, tak sekadar pembangunan tol, bendungan, dan pembagian kartu. Hipotesis penjara geografi bahwa penentu kemajuan atau keterbelakangan sebuah bangsa disebabkan faktor geografi, iklim, penyakit, atau budaya sejatinya telah runtuh (Acemoglu dan Robinson, 2012). Sejarah mencatat tidak ada korelasi langsung antara geografi dan sukses gagalnya pembangunan. Pelajaran dari Jerman Timur vs Jerman Barat di masa silam; Korea Utara vs Korea Selatan; Nogales, Arizona, AS vs Nogales, Sonora, Meksiko bisa dijadikan teladan. Penyebab kemiskinan dan kemakmuran yang menentukan negara maju atau gagal bukan tanahnya atau para pendirinya, melainkan pelembagaan ekonomi politik yang diciptakan. Pelembagaan ekonomi dan politik inklusif menjadi tantangan bagaimana interaksi kekuatan ekonomi, politik, dan pilihan kebijakan bersinergi membawa perubahan dan inovasi progresif sesuai harapan. Sebuah negara menjadi miskin bukan lantaran kondisi geografi, melainkan para pemimpinnya tak tahu kebijakan apa yang tepat untuk memberdayakan warga. Kemakmuran dan kemiskinan ditentukan insentif kebijakan yang mendukung kemakmuran, menciptakan dampak positif sekaligus mencegah dominasi elite dan sistem yang korup. Pemerintah korup yang dikuasai segelintir elite sering kali gagal dalam memberikan layanan publik yang memadai karena tidak ada kesetaraan yang diikuti dengan ketimpangan. Transformasi struktural sangat diperlukan karena semua orang dari berbagai kalangan harus mendapat kesempatan yang sama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, mendapat akses layanan publik, serta mendayagunakan kemampuan inovatif. Gagasan dan kebijakan ekonomi yang baik sulit dicapai tanpa ada transformasi politik secara fundamental. Lagi-lagi, masalahnya berakar pada kemauan politik. Dalam bahasa gaulnya, ”Ini politik, Bung!” Atau menyitir Dani Rodrik, ”It’s the politics, stupid!” Relasi kutub pusat-pinggiran, maju-terbelakang, modern-tradisional, metropolis-satelit tak lepas dari dominasi ideologi dan kepentingan politik. Dalam konteks pembangunan, terjadi pertukaran yang tidak seimbang. Pinggiran tidak punya kekuatan untuk memperjuangkan pemerataan manfaat pembangunan, sementara pusat mendominasi sehingga berujung pada eksploitasi, pelestarian ketimpangan, dan ketidakadilan. Dengan kendali politik, hegemoni pusat menindas bahkan dengan sengaja memiskinkan mereka yang di pinggiran sekaligus mencaplok surplus ekonomi untuk melanggengkan kepentingannya. Hiruk-pikuk globalisasi tak serta-merta meruntuhkan tembok dikotomi pusat-pinggiran. Relasi pusat-pinggiran, rural-urban, desa-kota lebih kental muatan politisnya terkait teritorial, sentralisasi kekuasaan politik, dan pemusatan penduduk. Mengejar kemakmuran Ahmad Erani Yustika dalam ”Desa dan Pulau Harapan” (Kompas, 11/8/2015) dengan bernas menggarisbawahi pentingnya membangun dari pinggiran, meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat dan kemandirian ekonomi. UU Nomor 6 Tahun 2014 menempatkan desa sebagai horizon baru, harapan, dan arus utama pembangunan yang menekankan keberdayaan, kemajuan, dan kemandirian warga. Desa yang dulu hanya sebagai obyek kini menjadi subyek, aktor emansipatoris dan partisipatif dalam arena pembangunan nasional. Jika dicermati, spirit UU tentang Desa sama dengan gagasan Mahatma Gandhi. Pada 1948, Bapak Kemerdekaan India itu meramalkan, ”The future of India lies in its villages. India begins and ends in the villages. If the villages perish, India will perish too.” Dalam suratnya kepada Nehru, Gandhi menggambarkan desa sebagai komunitas kebajikan yang harmonis, mandiri, sederhana, tanpa kekerasan, dan memegang teguh nilai kebenaran. Empat karakteristik desa, menurut Gandhi, memiliki kemampuan sains dan teknik, layanan kesehatan dan produksi pangan; menghormati manusia dan alam; institusi politik demokratis; serta keterkaitan fisik dan elektronik kawasan pedesaan dengan perkotaan. Desa harus menyediakan akses pendidikan, peluang ekonomi, dan menciptakan pekerjaan yang mendorong perekonomian, bukan semata penumpukan modal. India yang diimpikan adalah komunitas kecil dengan standar gaya hidup dan layanan peradaban modern tanpa harus teralienasi dari industri kapitalisme. Visi Gandhi tentang bangsa, spiritualitas, dan transformasi sosial dari desa tak pernah diimplementasikan secara luas oleh pemerintah, dari Nehru hingga Modi. Prospek desa kalah dengan gebyar kemilau India baru yang melaju dengan kemajuan teknologi informasi, otomotif, menjamurnya start-up perangkat lunak, bintang-bintang Bollywood, dan konsumen barang mewah. Warga tak lagi bermigrasi dari desa ke kota di India, tetapi dari Punjab ke Paris, dari Bombay ke New York, atau dari Kalkuta ke London. Belakangan, Narendra Modi sangat berambisi menciptakan kota masa depan, smart city, sebagai kombinasi otak dan teknologi untuk memacu akselerasi pembangunan. Fakta bahwa manusia sekarang telah menjadi spesies urban sulit dibantah. Pertama kali dalam sejarah, separuh populasi dunia sekarang tinggal di kota. Pada 1900 hanya 10 persen, pada 2050 diprediksi mencapai 75 persen. Zaman berubah. India sekarang bukan India dulu. Pada era kemerdekaan, lebih dari 50 persen perekonomian bergantung pada pertanian. Dengan stagnasi sektor pertanian, petani sulit menggantungkan hidup di desa. Penyusutan lahan secara drastis membuat produktivitas India tertinggal dibandingkan negara berkembang lain, kontras dengan tren pertanian di Jepang dan Korea yang lahan pertaniannya kecil, tetapi terus tumbuh. Kunci kesejahteraan ekonomi India ada pada akses sumber pendapatan selain pertanian, di mana tiga per empat rumah tangga kaya di desa mendapatkan uang dari sektor jasa. Desa yang terkoneksi dengan areal perkotaan memiliki potensi pendapatan yang makin baik. Penduduk desa bekerja sebagai kuli bangunan di antara musim panen atau membuka usaha kecil. Situasi ini nyaris persis dengan kehidupan di Indonesia. Perkembangan zaman dengan kecanggihan teknologi informasi tak seketika membinasakan desa. Realitas dan tren perubahan sosial perlu diperhatikan agar agenda membangun dari pinggiran dapat diwujudkan. Masa depan desa yang cerah bagi mereka yang tertinggal, terdepan, dan terluar dalam mengejar kemakmuran (seperti Pulau Wetar, Long Apari, dan ribuan desa di perbatasan) harus jadi prioritas agar mereka merdeka dari keterbelakangan. Jangan sampai ketertinggalan hanya menjadi komoditas politik. Kita tak perlu malu belajar dari India agar tak ketinggalan. IMAM CAHYONO, PENELITI SENIOR MAARIF INSTITUTE FOR CULTURE AND HUMANITY (Sumber : Kompas,edisi 29 Agustus 2015 ).