DESANOMI

Tidak jauh dari bandara Bilogai, Intan Jaya, Papua, berdiri bangunan sebagai pusat penampung hasil hasil pertanian dari penduduk desa Bilogai dan sekitarnya.  Transaksi tidak terjadi setiap hari, namun keberadaan penampung itu sangat berguna bagi penduduk desa gunung itu. Melalui penampung itu menjadi titik masuk arus uang beredar di desa pegunungan.

Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor menjadi desa dengan wajah perkotaan. Indeks Desa Membangun (IDM) yang digunakan untuk penetapan status dan perkembangan desa dari Kementerian Desa, posisi Desa Bojonggede memiliki predikat desa "Maju". Wajar saja karena letak geografis desa yang berdekatan dengan Ibukota Jakarta.  Desa dengan karakteristik perkotaan ini masih memiliki potensi atau daya untuk menggerakkan keswadayaan. Melalui  program penanganan kawasan kumuh perkotaan (PSKKP), sebagai bentuk program  yang berganti dari program PNPM Perkotaan (P2KP),  salah satu lokasi yang biasa disebut Kampung Pos  berhadil memobilisasi dana +/- Rp. 16 juta. Dengan dana Rp. 51 juta berhasil membangun prasarana fisik  sepanjang 163 m.  Tentu saja prasarana jalan ini jauh dari kebutuhan.   Namun Prasarana ini cukup membuat nyaman penduduk yang lalu lalang ke stasiun kereta api Bojonggede ( disebut Kampung Pos, karena tigapuluh tahun lalu, pendu

Ketimpangan pembangunan antar wilayah dan kesejahteraan penduduk bukanlah isu baru yang senantiasa menjadi isu tak kunjung padam. Ukuran ketimpangan yang sederhana, indeks gini misalnya, memberikan sinyal yang  mendebarkan bagi  banyak kalangan.  Sejak tahun 2005, Indeks Gini Indonesia konsisten meningkat dari  0,363  (2005)  menjadi  0,413 (2013), dan masih pada kisaran 0,41 pada Maret 2015 (BPS, 2016). BPS mengingatkan angka 0,4 adalah petanda lampu kuning. Ketimpangan yang meningkat berarti  terdapat perbedaan penerima manfaat atas pembangunan, dan menjadi  petanda perbedaan yang semakin menyolok aksesibilitas  antara kelompok penduduk.   Ketimpangan yang “sudah” melampai batas aman ini tentunya menjadi   peringatan dini   bagi pemerintah.   Lebih utama ketika   pembangunan disandingkan   antara   wilayah.   Pulau Papua yang   terdiri dari dua provinsi, senantiasa berada pada posisi   terbawah   ketika   berbicara tentang kemakmuran dan kesejahteraan wilayah dan penduduk. Untuk uku

Kendati pembangunan telah berumur empat dekade lebih, problem ketidakadilan masih menjadi produk pembangunan. Ketidakmampuan untuk belajar dari masa lalu harus disadari.