Langsung ke konten utama

Wirausaha Pemula

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengajukan permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar membuka blokir tanda bintang pada program Wirausaha Pemula (WP).  Kemenkop UKM meminta program ini kembali dilanjutkan guna mempercepat angka pertumbuhan wirausaha di Indonesia. "Kami lagi ajukan lagi, tidak banyak tapi tetap ada. Kami lagi usahakan ke Kemenkeu supaya dibuka tanda bintang itu, karena bansos sudah tidak ada. Adanya bantuan pemerintah, takutnya disalahgunakan," ujar Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM, Prakoso BS dalam acara Enterpreneurs Summit 2016 di gedung Smesco Jakarta, Rabu (11/5/2016). Sampai saat ini jumlah wirausaha di Tanah Air telah mencapai 1,6 persen dari target dua persen akhir tahun ini.

Sebagaimana teori sosiolog David Mc Clelland yang menyebutkan suatu bangsa akan maju dan sejahtera bila minimal 2 persen jumlah penduduknya adalah wirausaha. Untuk Indonesia jumlah ideal wirausaha 2 persen dari penduduk Indonesia berarti dibutuhkan 4,6 juta wirausaha dari 231,83 juta jiwa untuk membangun perekonomian negara.

Sejumlah negara maju telah membuktikan teori itu, misalnya saja AS maju berkat jumlah wirausaha yang mencapai 11,5-12 persen, Singapura 7 persen, Tiongkok dan Jepang sebesar 10 persen. "Setelah sensus ekonomi tahun ini kami harapkan kita bisa mencapai 2 persen untuk angka wirausaha. Mudahan-mudahan itu bisa dimanfaatkan," kata Prakoso.

Dengan itu WP dianggap sebagai salah satu solusi yang bisa dilakukan. Tahun lalu atau sebelum diberi tanda bintang, pihaknya telah menyalurkan dana WP sebesar Rp 96 miliar dari sebelumnya Rp 60 sampai Rp 70 miliar. Dana itu disebar di 34 provinsi melalui DAK. "Kami sebar ke seluruh provinsi, kami berikan plafon, biasanya melakukan seleksi dan mereka diminta untuk membuat bisnis plan. Kami bekerja sama dengan Bank Mandiri, maksimal Rp 25 juta per orang," jelas dia. Meski dana bantuan sosial sudah ditiadakan, namun Kemenkop dan UKM tetap menggulirkan program kewirausahaan bertajuk WP di tahun 2016 ini. Caranya, dengan menggandeng tiga bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), yakni Mandiri, BNI dan BRI.


Setelah mendapat KUR, para WP itu akan mendapat pendampingan dan binaan dari bank yang memberikan KUR. Selain itu, WP juga akan diberikan pelatihan dan pendidikan perkoperasian. (Kompas)>**

Postingan populer dari blog ini

Industrialisasi Perdesaan

Sistim Ekonomi Kerakyatan

EKONOMI KERAKYATAN   adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat, sedangkan Ekonomi Rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya apa saja yang dapat dikuasasinya setempat, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya.  Arah kebijakan pengembangan sistim ekonomi kerakyatan yang mewujudkan demokrasi ekonomi mencakup :  Roda kegiatan ekonomi rakyat digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral. Mewujudkan  kemerataan sosial   Nasionalisme ekonomi Koperasi menjadi soko guru ekonomi nasional   Keseimbangan antara pusat dan pelaksanaanya di daerah.      (Mubyarto, 1997)

MENGATASI SUMBER SUMBER KEMISKINAN (1)