Langsung ke konten utama

Wirausaha Pemula

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengajukan permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar membuka blokir tanda bintang pada program Wirausaha Pemula (WP).  Kemenkop UKM meminta program ini kembali dilanjutkan guna mempercepat angka pertumbuhan wirausaha di Indonesia. "Kami lagi ajukan lagi, tidak banyak tapi tetap ada. Kami lagi usahakan ke Kemenkeu supaya dibuka tanda bintang itu, karena bansos sudah tidak ada. Adanya bantuan pemerintah, takutnya disalahgunakan," ujar Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM, Prakoso BS dalam acara Enterpreneurs Summit 2016 di gedung Smesco Jakarta, Rabu (11/5/2016). Sampai saat ini jumlah wirausaha di Tanah Air telah mencapai 1,6 persen dari target dua persen akhir tahun ini.

Sebagaimana teori sosiolog David Mc Clelland yang menyebutkan suatu bangsa akan maju dan sejahtera bila minimal 2 persen jumlah penduduknya adalah wirausaha. Untuk Indonesia jumlah ideal wirausaha 2 persen dari penduduk Indonesia berarti dibutuhkan 4,6 juta wirausaha dari 231,83 juta jiwa untuk membangun perekonomian negara.

Sejumlah negara maju telah membuktikan teori itu, misalnya saja AS maju berkat jumlah wirausaha yang mencapai 11,5-12 persen, Singapura 7 persen, Tiongkok dan Jepang sebesar 10 persen. "Setelah sensus ekonomi tahun ini kami harapkan kita bisa mencapai 2 persen untuk angka wirausaha. Mudahan-mudahan itu bisa dimanfaatkan," kata Prakoso.

Dengan itu WP dianggap sebagai salah satu solusi yang bisa dilakukan. Tahun lalu atau sebelum diberi tanda bintang, pihaknya telah menyalurkan dana WP sebesar Rp 96 miliar dari sebelumnya Rp 60 sampai Rp 70 miliar. Dana itu disebar di 34 provinsi melalui DAK. "Kami sebar ke seluruh provinsi, kami berikan plafon, biasanya melakukan seleksi dan mereka diminta untuk membuat bisnis plan. Kami bekerja sama dengan Bank Mandiri, maksimal Rp 25 juta per orang," jelas dia. Meski dana bantuan sosial sudah ditiadakan, namun Kemenkop dan UKM tetap menggulirkan program kewirausahaan bertajuk WP di tahun 2016 ini. Caranya, dengan menggandeng tiga bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), yakni Mandiri, BNI dan BRI.


Setelah mendapat KUR, para WP itu akan mendapat pendampingan dan binaan dari bank yang memberikan KUR. Selain itu, WP juga akan diberikan pelatihan dan pendidikan perkoperasian. (Kompas)>**

Postingan populer dari blog ini

Denyut Pembangunan Papua

Ketimpangan pembangunan antar wilayah dan kesejahteraan penduduk bukanlah isu baru yang senantiasa menjadi isu tak kunjung padam. Ukuran ketimpangan yang sederhana, indeks gini misalnya, memberikan sinyal yang  mendebarkan bagi  banyak kalangan.  Sejak tahun 2005, Indeks Gini Indonesia konsisten meningkat dari  0,363  (2005)  menjadi  0,413 (2013), dan masih pada kisaran 0,41 pada Maret 2015 (BPS, 2016). BPS mengingatkan angka 0,4 adalah petanda lampu kuning. Ketimpangan yang meningkat berarti  terdapat perbedaan penerima manfaat atas pembangunan, dan menjadi  petanda perbedaan yang semakin menyolok aksesibilitas  antara kelompok penduduk.   Ketimpangan yang “sudah” melampai batas aman ini tentunya menjadi   peringatan dini   bagi pemerintah.   Lebih utama ketika   pembangunan disandingkan   antara   wilayah.   Pulau Papua yang   terdiri dari dua provinsi, senantiasa berada pada posisi  ...

Swadaya Kampung Pos, Desa Bojonggede

Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor menjadi desa dengan wajah perkotaan. Indeks Desa Membangun (IDM) yang digunakan untuk penetapan status dan perkembangan desa dari Kementerian Desa, posisi Desa Bojonggede memiliki predikat desa "Maju". Wajar saja karena letak geografis desa yang berdekatan dengan Ibukota Jakarta.  Desa dengan karakteristik perkotaan ini masih memiliki potensi atau daya untuk menggerakkan keswadayaan. Melalui  program penanganan kawasan kumuh perkotaan (PSKKP), sebagai bentuk program  yang berganti dari program PNPM Perkotaan (P2KP),  salah satu lokasi yang biasa disebut Kampung Pos  berhadil memobilisasi dana +/- Rp. 16 juta. Dengan dana Rp. 51 juta berhasil membangun prasarana fisik  sepanjang 163 m.  Tentu saja prasarana jalan ini jauh dari kebutuhan.   Namun Prasarana ini cukup membuat nyaman penduduk yang lalu lalang ke stasiun kereta api Bojonggede ( disebut Kampung Pos, karen...